Thanks for Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NUHANTB, Ilustrasi

Munas Alim Ulama 
Nahdlatul Ulama, 
Lampung 1992, 
menghasilkan keputusan:  
hukum bunga bank masih 
ikhtilaf. Ada yang 
mempersamakan dengan riba, 
ada yang tidak 
mempersamakan keduanya. 
Juga ada yang menyatakan 
syubhat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUHANTB- Hukum bunga bank masih kontradiktif. Sebagian mengatakan haram. Sebagian lagi mengatakan syubhat. Sisanya mengatakan boleh.
Muncul pertanyaan: bagaimana hukum meminjam uang di bank (konvensional). Sebab, sebagaimana diketahui, meminjam di bank, lazimnya dikenai bunga?
Terkait dengan hukum bunga bank, NU lewat keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung Tahun 1992 telah menghasilkan keputusan bahwa hukum bunga bank masih ikhtilaf. Ada yang mempersamakan dengan riba, ada yang tidak mempersamakan keduanya, dan ada yang menyatakan statusnya syubhat.
Menurut Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Gresik, Jawa Timur bahwa hasil keputusan Munas tersebut memerinci bahwa apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan produktif maka diperbolehkan. Demikian sebaliknya, apabila meminjam uang ke bank tersebut untuk tujuan konsumtif, maka tidak diperbolehkan.
Untuk pendapat yang membolehkan, lanjut Syamsudin, ada catatan bahwa bunga bank konvensional adalah sama maksudnya dengan istilah tarif (‘ujrah) sehingga tidak bisa disebut riba. Hal ini mengingat bahwa riba adalah cenderung kepada arah dhalim dan mendhalimi. Sementara itu, bunga bank tidak dimaksudkan untuk dhalim dan mendhalimi melainkan ujrah (upah) kepada bank selaku kafil (penjamin) dari makful ‘anh (yang diberi jaminan), yakni nasabah/peminjam.  Bunga bank ditetapkan berdasarkan prinsip akad kafalah. Dengan akad kafalah, bunga disamakan dengan istilah tarif.

keputusan meminjam 
ke bank lantaran hajat 
memiliki rumah karena 
tingginya biaya
 membangun rumah 
adalah diperbolehkan.
 Keputusan ini 
berdasarkan prinsip 
yang sudah ada 
ketentuannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, maka disyaratkan agar bank menyampaikan besaran tarif tersebut secara umum di awal dan hal ini sudah berlangsung hingga detik ini. Besaran tarif yang sifatnya konstan (tetap) ini membedakannya dengan pengertian riba yang bersifat أضعافا مضاعفة yaitu berlipat ganda. Tarif ditentukan berdasarkan prinsip “keadilan.” Dengan merujuk pada pendapat yang membolehkan dalam keputusan Munas NU 1992 ini, maka keputusan meminjam ke bank disebabkan hajat memiliki sebuah rumah karena tingginya biaya membangun sebuah rumah adalah diperbolehkan. Keputusan ini berdasarkan prinsip maslahah mursalah, yang mana salah satunya adalah mensyaratkan peruntukannya untuk maslahah dlaruriyah (memenuhi kebutuhan primer), maslahah hajiyah (memenuhi hajat masyarakat banyak/berupa perumahan) dan maslahah tahsiniyah (menuju kualitas hidup yang lebih baik). Usaha memenuhi kebutuhan primer merupakan yang diperintahkan oleh syara’. Jawaban ini tentu memiliki konsekuensi akan adanya ikhtilaf. “Sebagai jalan keluar, apabila ditemukan cara lain yang bisa menggantikan posisi pinjam ke bank tersebut, maka wajib untuk mengambil sistem tersebut karena lebih menyelamatkan,” terangnya.

Sumber: www.islam.nu.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *