Thanks for Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NUHANTB- Bank syariah terus menunjukkan performance bagus. Dilansir Insight Buletin Ekonomi (edisi ke-8 Januari 2020) Perjuangan Bank NTB melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah kini membuahkan hasil. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perbankan, bank umum maupun bank syariah harus tetap berinovasi dan berkompetisi agar memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Untuk mencapai pertumbuhan bisnis bank yang maksimal, Bank NTB Syariah membutuhkan peran dari seorang leader yang memiliki kecakapan dan profesionalitas tinggi. Bagaimana perkembangan Bank NTB Syariah saat ini? Sejauh mana peran dan kontribusi Kukuh Rahardjo dalam membangun Bank NTB Syariah?

Sejarah Singkat Bank NTB Syariah

Indonesia memiliki system perbankan nasional ganda (dual banking system). Dalam pelaksanaannya, sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha dan operasionalnya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk keuangan yang halal sesuai prinsip syariah menjadi pertimbangan tersendiri bagi Bank BPD NTB untuk melakukan konversi. Jika dirunut dari sejarahnya, ada dua bank daerah di Indonesia yang melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah yakni Bank Aceh dan Bank NTB sendiri. Bank Aceh mendapat dukungan dari kebijakan daerah yang komunitas masyarakatnya menginginkan sistem syariah dalam pengelolaan kegiatan operasional lembaga keuangan.

Sedangkan Bank NTB didukung oleh mayoritas penduduknya yang 95 persen beragama Islam. Hal tersebut didasari oleh hasil survey yang dilakukan oleh gurbernur NTB saat itu, yakni Zainul Majdi Tuan Guru Bajang. Hasil survey menyebutkan, 80 persen responden masyarakat NTB menginginkan adanya bank syariah. Hal ini yang menjadi dasar keputusan Tuan Guru Bajang melakukan konversi terhadap Bank NTB. Keinginan sang gurbernur untuk melakukan konversi didukung sepenuhnya oleh masyarakat pada saat yang sama. Meskipun sedikit berbeda latar, Bank Aceh dan Bank NTB akhirnya sukses melakukan konversi.

Bank NTB membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebelum akhirnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sepakat untuk melakukan konversi pada Oktober 2016. Menurut Direktur Utama NTB Syariah Kukuh Rahardjo, jika sistem perbankan syariah di Aceh sudah terbentuk, lain halnya dengan Bank NTB. Untuk melakukan konversi Bank NTB bekerja sama dengan melibatkan lima konsultan sekaligus. Di antaranya adalah Batas Tazkia untuk pengelolaan organisasi.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan penataan sumber daya manusia (SDM), Bank NTB melakukan kerja sama dengan Dunamis. Guna mengoptimalkan teknologi informasi, Bank NTB merangkul Collega Inti Pratama, dan yang terakhir adalah IDC untuk pengembangan produk.

Menurutnya, konversi bank dinilai cukup kompleks, baik dari sisi infrastruktur maupun dari teknologi informasi. Kesemuanya membutuhkan konsultan yang profesional dan berjalan secara simultan selama dua tahun. Selama konversi, Bank NTB tetap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dengan stakeholders lainnya.

Pemegang saham menargetkan pada September 2018, Bank NTB Syariah harus sudah berjalan. Perjalanan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah terhitung sejak Oktober 2016 hingga diresmikan tanggal 13 September 2018. Sementara itu, izin dari OJK telah dikeluarkan sejak tanggal 4 September 2018 sesuai dengan surat keputusan dari OJK, tetapi pelaksanaannya baru bisa dijalankan tanggal 24 September 2018.

Kendala dan Transformasi Panjang Bank NTB Syariah

Transformasi panjang yang dilakukan Bank NTB untuk melakukan konversi bukan untuk menghindari tantangan perubahan dan kinerja perusahaan. Menurut Kukuh, dengan atau tidak melakukan konversi, Bank NTB tetap memiliki tantangan kinerja perusahaan. “Konversi atau tidak konversi, tidak ada kaitannya dengan kinerja”. Ujar Kukuh. Selama ini, masyarakat sering salah kaprah karena kinerja Bank NTB tidak mengalami perubahan. Pada umumnya, bank daerah didirikan setelah kemerdekaan atau sekitar tahun 1950 hingga 1960. Fungsi utama bank daerah adalah untuk mengelola kas daerah.

Pada saat itu, bank nasional hanya ada dua yakni BRI dan BNI. Hal ini menyebabkan peranan bank daerah cukup tinggi untuk memajukan perekonomian di daerahnya. Tahun 1950-1960 banyak pengusaha-pengusaha daerah yang menjadi nasabahnya. Kemudian awal tahun 1970an muncullah bank nasional Bapindo yang akhirnya harus melakukan merger pada tahun 1999 karena krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara. Pada tahun 1977 muncul pula BCA yang melakukan merger dengan dua bank lain.

Kemunculan bank-bank lain ini menjadi faktor persaingan antarbank dan memperkaya bank regional di daerah. Ibaratnya, bank-bank daerah ini dari kecil disuapin sehingga tidak pernah berusaha untuk keluar, dan akhirnya merasa besar hingga lupa bahwa mereka harus berubah. Persaingan antarbank ini tidak disambut dengan baik oleh bank daerah. Bank daerah merasa skeptis karena merasa sudah nyaman. Ibaratnya “Gua gini aja udah dapat captive market”.

Lain halnya dengan bank nasional yang lebih sigap melayani nasabah. Di sinilah mulai muncul tantangan bagi bank daerah untuk menghadapi perubahan. Terlebih saat muncul Pakto 88 yang memberikan kemudahan bagi swasta untuk membuka bank. Pada saat Pakto 88 muncul, jumlah bank meningkat dari 109 menjadi sekitar 200an yang menyebabkan mereka harus melakukan ekspansi ke wilayah regional. Peningkatan ini semakin menimbulkan persaingan ketat.

Bank daerah tidak sadar posisinya semakin tergeser, hingga akhirnya tahun 1998 terjadilah krisis moneter (Krismon) yang menyebabkan banyak bank berjatuhan dan mau tidak mau harus melakukan merger atau diakuisisi agar tetap bertahan. Apakah kondisi ini membuat persaingan untuk bank daerah berkurang? Tentu tidak. Kondisi ini semakin memperparah dan meningkatkan persaingan. Bank yang awalnya kecil menjadi besar setelah melakukan merger. Nasabah bank daerah kemudian beralih ke bank-bank besar, hingga akhirnya yang tersisa hanya ASN dan Pemda. Sejak tahun 2015, nasabah bank daerah yang mayoritas ASN mulai dilirik bank nasional. Hal ini yang menyebabkan kondisi Bank NTB menurun.

Saat Kukuh Rahardjo masuk Bank NTB, ia dihadapkan dengan empat tantangan besar yang harus dihadapi. Empat tantangan tersebut pertama, produk dan pelayanan, kedua, teknologi untuk membangun sistem dan kekuatan untuk bersaing. Pada prinsipnya, bisnis bank sangat bergantung pada ketersediaan dana dan likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika DPK menurun, tentu bank tidak bisa melakukan ekspansi.

DPK bisa tumbuh dengan baik jika bank memiliki pelayanan yang bagus dan profesional. Hal ini tentu perlu dukungan teknologi yang memadai dan sesuai kebutuhan nasabah. Menurutnya, teknologi merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi. Lalu, tantangan yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Klasifikasi SDM bisa dilihat dari profesionalisme dan kompetensi. Saat itu, SDM Bank NTB sangat jauh dari harapan.

Tantangan yang terakhir adalah masalah budaya atau corporate culture. Budaya perusahaan yang bagus akan menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Menurut Kukuh, dari empat tantangan tersebut, SDM dan corporate culture menjadi catatan besar dan terberat yang harus segera diubah.

Evaluasi dan Perkembangan Kinerja Bank NTB Syariah setelah Konversi

Kukuh menuturkan sebuah filosofi “katak rebus” dalam membangun Bank NTB Syariah. Seekor katak yang dimasukkan ke dalam panic yang diletakkan di atas kompor, akan merasa hangat dan nyaman saat api pertama dinyalakan. Begitulah kira-kira kondisi bank daerah pada tahun 70-80an. Mereka tidak melihat bank baru sebagai tantangan.

Era Pakto 88 mulai berjalan. Kondisi katak (bank daerah) mulai panas saat “api kedua” dinyalakan. Hingga akhirnya “api ketiga” menyala saat krisis moneter tahun 1998. Bank-bank mulai berjatuhan dan melakukan merger atau akuisi untuk terus bertahan hingga “api keempat” dinyalakan, saat nasabah mulai berpindah ke bank lain berlanjut hingga tahun 2015 saat “api kelima” dinyalakan.

Saat itu, bank diibaratkan seperti “katak rebus”, harus berani membuat pilihan. Keluar dari dasar panci atau tetap berada di dalam dan ikut “terebus”. Kurang lebih, begitulah kondisi bank daerah jika tidak mau berubah. Kondisi tersebut berlangsung selama setahun.

Kinerja Kukuh sempat diprotes pada tahun 2018. Saat menerima tongkat estafet per September 2107, aset Bank NTB Syariah mencapai Rp8,8 triliun. Selama setahun kepemimpinannya, asset perusahaan menurun menjadi Rp7 triliun. Penurunan aset ini disebabkan Kukuh lebih berhatihati dalam mengelola Bank NTB Syariah, terlebih dirinya terbiasa menganalisis keuangan.

Tahun 2018, laba perusahaan mencapai Rp152 milyar. Meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp147 milyar. Padahal, jumlah asetnya menurun. Tahun 2019 lalu, aset Bank NTB Syariah naik 23 persen menjadi Rp8,6 triliun. Laba perusahaan juga meningkat hingga 23 persen atau setara Rp162 milyar.

Peran Bank NTB Syariah dalam Mendukung Industri Halal di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu destinasi halal di Indonesia. NTB disebut Presiden Jokowi sebagai Bali baru” bersama lima daerah lainnya seperti Papua dan Medan. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) NTB berasal dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Ironisnya, nilai dari PDRB dari sektor tersebut sangat kecil.

NTB merupakan gudang jagung, kopi, bawang putih, bawang merah, madu, dan lain-lain. Namun sayangnya, masyarakat NTB lebih suka menjual produknya dalam bentuk bahan baku. Produk tersebut tidak mempunyai nilai tambah. Saat ini, Gurbenur NTB tengah mengupayakan untuk membangun industri pakan ternak yang disesuaikan dengan polapola dan kebutuhan masyarakat.

Kukuh sendiri sedang menggagas agar industri kopi di NTB berkembang pesat. NTB adalah salah satu penghasil kopi terbaik di nusantara. Salah satunya adalah kopi tepa, sembalun, rinjani. Kopi-kopi tak kalah enaknya dengan kopi toraja dan kopi bali. Namun, kopi-kopi ini jarang dikenal masyarakat karena diolah oleh industri rumahan. Masing-masing rumah memiliki brand sendiri, sehingga tidak dikenal luas seperti kopi toraja.

Jumlah penduduk NTB kurang lebih 5,2 juta jiwa. Jika satu juta penduduk NTB minum kopi secara rutin sehari sekali dengan harga per sachetnya Rp1500, selama sebulan omzetnya bisa mencapai Rp45 milyar. Di sinilah peran bank syariah untuk menyatukan UMKM yang ada di NTB.

Peran Regulator terhadap Perkembangan Bank Syariah di NTB

OJK, Bank Indonesia, dan KNKS memiliki peran yang sangat dominan untuk mengembangkan industri keuangan syariah di NTB. Selain menjadi pengawas, OJK juga menjadi pembina industry keuangan syariah agar berjalan sesuai koridor. Bank NTB Syariah sangat terbantu dengan keberadaan OJK. Sedangkan Bank Indonesia sendiri memainkan peran penting dalam mengawasi sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga menggagas agar bank daerah mengadopsi teknologi yang handal agar tidak ketinggalan dengan industri lain. Dukungan tersebut juga dilakukan KNKS untuk membangun bank syariah agar terus berkembang.

Pesan Kukuh Jika Ada Bank Daerah Ingin Melakukan Konversi

Sebagai orang nomor satu di Bank NTB Syariah saat ini, Kukuh berpesan, jika ada bank daerah di provinsi lain yang ingin melakukan konversi serupa, agar jangan ragu melakukannya. Menurutnya, kinerja bank tidak ditentukan oleh adanya konversi atau tidak. Industri perbankan tetap dituntut untuk terus maju. Konversi hanyalah salah satu pendorong karena memiliki latar belakang historis emosional dengan masyarakat. Dengan adanya ikatan historis akan memudahkan bank dan masyarakat menjalin hubungan baik.

Kedua jika bank daerah menjadi besar sebaiknya segera dikeluarkan dari konflik politis. Kepentingan politis akan menjadikan bank daerah diurus oleh orang yang tidak profesional. Bank daerah harus tetap menjadi bank masyarakat. Terakhir, pemerintah daerah sebagai pemegang saham, harus benar-benar mau mendorong masyarakat untuk kembali ke bank daerahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *